SOURCE MAP

Referensi primer & regulasi

Filter berdasarkan bab, jenis sumber, atau kata kunci. Kerangka penulis dan ilustrasi ditandai terpisah dari data/regulasi resmi.

· cut-off verifikasi 7 Oktober 2026
KodeBabTopik/KlaimSumber primer/dokumenJenisPeriodeFungsi dalam bukuStatusTautan
I-01IAPBN 2025 - postur dan baselineNota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2025 DATA PUBLIK RESMI2025Basis angka anggaran APBN 2025 dan pembanding terhadap realisasi.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
I-02IRealisasi dan pertanggungjawaban APBN 2025LKPP 2025 audited / penyampaian RUU P2 APBN 2025 - Kementerian Keuangan DATA PUBLIK RESMI2025/2026Basis realisasi audited, defisit, pembiayaan, SiLPA dan posisi keuangan.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
I-03IAudit LKPP 2025BPK RI - Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2025 DATA PUBLIK RESMI2025/2026Basis pembacaan opini WTP, temuan, rekomendasi dan perbedaan audit laporan keuangan vs efektivitas kebijakan.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
I-04IAPBD DKI Jakarta 2025Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD TA 2025 REGULASI PRIMER2024/2025Basis legal APBD DKI 2025 sebagai contoh daerah.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
I-05IPertanggungjawaban APBD DKI 2025Pemprov DKI Jakarta - penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 DATA PUBLIK RESMI2025/2026Basis realisasi pendapatan, belanja, SiLPA, aset, kewajiban, ekuitas dan opini.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
I-06IStandar Akuntansi PemerintahanPP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan REGULASI PRIMER2010Basis normatif SAP/PSAP untuk LKPP/LKPD.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
I-07IKebijakan akuntansi Pemerintah PusatPMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat REGULASI PRIMER2025Basis kebijakan akuntansi pusat mulai penyusunan LK TA 2025.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
I-08IKerangka keuangan negaraUU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara REGULASI PRIMER2003/2004Landasan arsitektur anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.Pendukung primerBuka sumber ↗
II-01IIPublic Value / strategic triangleMark H. Moore, Creating Public Value: Strategic Management in Government, Harvard University Press REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER1995Rujukan eksplisit untuk substantive value, legitimacy/support dan operational capacity.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
II-02IIDashboard Public Value bukuKerangka penulis: Problem → Policy Choice → Institution → Capacity → Delivery → Output → Outcome → Public Value KERANGKA PENULIS2026Kerangka sintesis buku; bukan indikator resmi dan tidak diklaim berasal dari satu standar eksternal.Author framework—
III-01IIIKontribusi Wajib Pajak Besar 2024DJP - Penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 2024 Kembali Lampaui Target DATA PUBLIK RESMI2024/2025Basis angka Rp571,37 triliun dan 29,57% kontribusi nasional.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
III-02IIIPPh Final UMKM 0,5%PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 REGULASI PRIMER2026Basis pengaturan PPh final atas WP dengan peredaran bruto tertentu.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
III-03IIITarif PPN dan desain HPPUU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan REGULASI PRIMER2021Landasan perubahan tarif PPN dan kerangka perpajakan yang dirujuk.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
III-04IIIDPP nilai lain PPN 2025PMK Nomor 131 Tahun 2024 REGULASI PRIMER2024/2025Basis perlakuan PPN 2025 termasuk nilai lain/DPP sesuai ketentuan.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
III-05IIIStruktur DBH dan konteks PPNNota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 DATA PUBLIK RESMI2026Basis pernyataan struktur DBH pajak dalam desain fiskal berjalan; PPN-sharing diposisikan sebagai hipotesis, bukan DBH berjalan.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
III-06IIIDestination principle PPNOECD International VAT/GST Guidelines REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER2017Referensi konseptual destination principle dan jurisdiction of consumption; bukan dasar hukum DBH domestik.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
III-07IIIHubungan keuangan pusat-daerahUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD REGULASI PRIMER2022Basis pajak/retribusi daerah, TKD, belanja dan pembiayaan daerah.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
III-08IIIPajak Daerah dan Retribusi DaerahPP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD REGULASI PRIMER2023Basis pemungutan, opsen, dukungan iklim usaha/investasi dan tata kelola PDRD.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
III-09IIIRCR, TBHI, Revenue Quality DashboardKerangka penulis KERANGKA PENULIS2026Pilot/diagnostic framework; bukan indikator resmi. Metodologi wajib diuji sebelum penggunaan statistik.Author framework—
IV-01IVStok, ekstraksi dan deplesi SDABPS - Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2020-2024 DATA PUBLIK RESMI2024 data / rilis 2025Basis data stok, ekstraksi, neraca moneter, deplesi; buku merujuk Gambar 5.2 dan Lampiran 45-46.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IV-02IVHartwick RuleJohn M. Hartwick, 'Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources', AER 67(5):972-974 REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER1977Landasan konseptual investasi rente sumber daya untuk keadilan antargenerasi.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IV-03IVPNBP minerba dan produksiKementerian ESDM - Laporan Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025 DATA PUBLIK RESMI2025Basis konteks PNBP minerba dan produksi komoditas yang disebut dalam buku.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IV-04IVKerangka pengelolaan PNBPUU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP REGULASI PRIMER2018Landasan prinsip pengelolaan PNBP.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IV-05IVPenetapan tarif dan pengelolaan PNBPPP Nomor 44 Tahun 2025 REGULASI PRIMER2025Basis tata cara penetapan tarif, pengelolaan, keberatan, keringanan dan pengembalian PNBP.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IV-06IVTarif PNBP Kementerian ESDMPP Nomor 19 Tahun 2025 REGULASI PRIMER2025Basis jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IV-07IVPerpajakan/PNBP usaha batubaraPP Nomor 18 Tahun 2025 REGULASI PRIMER2025Perubahan atas PP 15/2022 mengenai perlakuan perpajakan dan/atau PNBP usaha pertambangan batubara.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IV-08IVDana PerkebunanPerpres Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan REGULASI PRIMER2024Basis struktur penghimpunan/penggunaan dana perkebunan dan kelembagaan.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IV-09IVTarif layanan Dana PerkebunanPMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026 REGULASI PRIMER2025/2026Basis tarif layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan dan perubahannya.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IV-10IVMoratorium/evaluasi sawitInpres Nomor 8 Tahun 2018 REGULASI PRIMER2018Preseden penundaan/evaluasi perizinan sawit dan peningkatan produktivitas.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IV-11IVSimulasi deplesi-economic rent-RRRAsumsi dan perhitungan penulis ILUSTRASI/DERIVED2026Economic rent, normal return/risk premium dan pembagian simulatif bukan angka BPS, bukan tarif, bukan kewajiban fiskal.Author simulation—
V-01VNatural wealth/depletionBPS - Sisnerling 2020-2024 DATA PUBLIK RESMI2024 data / rilis 2025Basis pembacaan aset sumber daya secara statistik dan perubahan stok/nilai.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
V-02VKebijakan akuntansi pusat/pensiun disclosurePMK Nomor 100 Tahun 2025 REGULASI PRIMER2025Basis kebijakan akuntansi pusat dan penyajian/pengungkapan terkait.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
V-03VNatural resources held for conservationIPSAS 51, Tangible Natural Resources Held for Conservation STANDAR INTERNASIONAL2026Pembanding internasional untuk natural resources; tidak otomatis menjadi SAP Indonesia.Eksplisit/pembandingBuka sumber ↗
V-04VEmployee benefits / defined benefitIPSAS 39, Employee Benefits STANDAR INTERNASIONAL2016/currentPembanding konseptual kewajiban imbalan kerja/pensiun; bukan standar domestik.Eksplisit/pembandingBuka sumber ↗
V-05VPublic sector balance sheet/public wealthIMF Fiscal Monitor October 2018 - Managing Public Wealth REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER2018Pembanding public sector balance sheet, aset, natural resources dan pension liabilities.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
V-06VExtended sovereign balance sheet & analytical bridgeKerangka penulis KERANGKA PENULIS2026Analytical bridge; bukan identity akuntansi SAP. Eliminasi double counting wajib.Author framework—
VI-01VIPostur APBN 2027Kementerian Keuangan - RUU APBN 2027 Resmi Disahkan, 29 September 2026 DATA PUBLIK RESMI2027 APBN / rilis 2026Basis pendapatan Rp3.435,1T, belanja Rp4.106,3T, pembiayaan Rp671,2T, defisit 2,4% PDB dalam buku.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
VI-02VIPublic Investment Management AssessmentIMF - PIMA Handbook: Public Investment Management Assessment, 1st Edition REFERENSI KONSEPTUAL PRIMER2022Landasan pembanding tata kelola investasi publik dan siklus proyek.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
VI-03VIPIMA diagnostic frameworkIMF Infrastructure Governance - PIMA REFERENSI KONSEPTUAL PRIMERCurrentReferensi operasional penilaian kelembagaan investasi publik.Pendukung primerBuka sumber ↗
VI-04VIStage-gate, maximum plausible fiscal exposure, value gatesKerangka penulis KERANGKA PENULIS2026Alat analitis buku; bukan formula regulasi/akuntansi.Author framework—
VII-01VIIDefinisi dan tata cara PMNPP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016 REGULASI PRIMER2005Basis definisi PMN sebagai pemisahan kekayaan negara dan dikelola secara korporasi.Pendukung primerBuka sumber ↗
VII-02VIIModal BUMD/PMDPP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD REGULASI PRIMER2017Basis penambahan modal BUMD, pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan/penugasan dan kebutuhan kajian.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
VII-03VIILembaga Pembiayaan AData ilustratif versi buku final ILUSTRATIF2026Identitas dan angka dimodifikasi; tidak ada sumber institusional asli di portal.ANONYMIZED—
VII-04VIICapital preservation/leverage/recycling/crowding-inKerangka penulis KERANGKA PENULIS2026Framework evaluasi public capital setelah penempatan.Author framework—
VIII-01VIIIKebijakan KUR 2026 - akses, debitur baru/graduasiKemenko Perekonomian - Konsolidasi Kredit Program Pemerintah 2026 / publikasi KUR 2026 DATA PUBLIK RESMI2026Referensi publik untuk pentingnya debitur baru, graduasi/naik kelas dan kualitas penyaluran.Eksplisit/pendukungBuka sumber ↗
VIII-02VIIIDana bergulir ilustratifData ilustratif versi buku final: Lancar 424,95; KL 27,12; Diragukan 3,07; Macet 666,25; total 1.121,39; tidak lancar 62,10% ILUSTRATIF2026Hanya angka ilustratif final; sumber/identitas asli tidak disimpan dan tidak dipulihkan di Digital Companion.ANONYMIZED—
VIII-03VIIILembaga Pembiayaan A - kualitas asetData ilustratif versi buku final: recovery 4,23T; NPF net 4,07%→2,17%; NPF gross 26,16%→27,82% ILUSTRATIF2026Arah tren dipertahankan; identitas dan angka asal tidak tersedia di portal.ANONYMIZED—
VIII-04VIIIConversion gap, CCC, endpoint disciplineKerangka penulis KERANGKA PENULIS2026Alat diagnosis transaksi → conversion → realization → value.Author framework—
IX-01IXPengadaan Barang/Jasa PemerintahPerpres Nomor 46 Tahun 2025 jo. Perpres 16/2018 REGULASI PRIMER2025Kerangka PBJ; proses sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IX-02IXKatalog ElektronikPeraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 REGULASI PRIMER2026Katalog Elektronik/e-purchasing; mencabut Peraturan LKPP 9/2021.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IX-03IXRisiko e-procurementKPK - Laporan Kajian Tata Kelola e-Procurement Dalam Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2025 DATA/Kajian PRIMER2025Basis pembacaan risiko governance e-procurement dan perlunya challenge/assurance.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IX-04IXKonteks penindakan/pencegahan KPKKPK - Laporan Tahunan 2025 DATA PUBLIK RESMI2025Konteks risiko dan pencegahan korupsi yang dirujuk.Eksplisit/pendukungBuka sumber ↗
IX-05IXCorruption Risk AssessmentKPK - Panduan Asesmen Risiko Korupsi Regulasi (CRA) PEDOMAN PRIMER2025Pembanding risk-based prevention pada regulasi.PendukungBuka sumber ↗
IX-06IXPemberian hak minerbaPP Nomor 39 Tahun 2025 REGULASI PRIMER2025Perubahan kedua PP 96/2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha minerba dan mekanisme prioritas tertentu.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IX-07IXBeneficial ownershipPerpres Nomor 13 Tahun 2018 REGULASI PRIMER2018Basis prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
IX-08IXFRA, SRV, PWAR, governance rolesKerangka penulis KERANGKA PENULIS2026Alat analitis untuk prioritization, reservation value, public wealth at risk dan governance challenge; bukan definisi hukum kerugian negara.Author framework—
X-01XKUHP NasionalUU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP REGULASI PRIMER2023/berlaku 2026KUHP berlaku 2 Januari 2026; rujukan tindak pidana dibaca bersama penyesuaian 2026.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
X-02XPenyesuaian pidanaUU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana REGULASI PRIMER2026Penyesuaian ketentuan pidana sehubungan berlakunya KUHP Nasional.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
X-03XPemberantasan TipikorUU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 REGULASI PRIMER1999/2001Kerangka Tipikor yang tetap relevan bersama perubahan/penyesuaian KUHP.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
X-04XPelindungan saksi dan korbanUU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban REGULASI PRIMER2026Basis rezim pelindungan saksi/korban yang disebut berlaku sejak 20 Mei 2026.Eksplisit/utamaBuka sumber ↗
X-05XPublic Value Loss / five traces / fair-play loopKerangka penulis KERANGKA PENULIS2026Bukan definisi hukum kerugian negara dan bukan formula pidana/akuntansi; digunakan untuk diagnosis sistem dan redesign.Author framework—
Ilustrasi Bab VII–VIII. Baris ilustratif sengaja tidak memiliki tautan institusional. Portal tidak memulihkan angka atau identitas sumber yang telah dianonimkan.